SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP 80 tahun 2008)

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan komponen sistem pengendalian internal pemerintah, berikut dijelaskan lebih rinci komponen tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1.) Penegakan integritas dan nilai etika;

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;

b.) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;

c.) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

d.) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan

e.) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2.) Komitmen terhadap kompetensi;

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

b.) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

c.) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya;

d.) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

3.) Kepemimpinan yang kondusif;

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

a.) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;

b.) Menerapkan manajemen berbasis kinerja;

c.) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

d.) Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;

e.) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan

f.) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4.) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a.) menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;

b.) memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;

c.) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;

d.) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan

e.) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

5.) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;

b.) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a) memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan

c.) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b) memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP.

6.) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a.) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;

b.) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan

c.) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

7.) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

a.) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b.) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c.) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

8.) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

Identifikasi risiko;

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

a.) Tujuan Instansi Pemerintah; dan

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

i) Strategi operasional yang konsisten; dan

ii) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

b.) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

i) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

ii) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

iii) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

iv) Mengandung unsur kriteria pengukuran;

v) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan

vi) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Analisis risiko.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

a.) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

b.) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan

c.) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a.) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

b.) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

c.) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;

d.) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

e.) Prosedur harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara tertulis; dan

f.) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari:

a.) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

Review atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

b.) Pembinaan sumber daya manusia;

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

i) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;

ii) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan

iii) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

c.) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi:

i) Pengendalian umum; dan

ii) Pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Pengamanan sistem informasi;

Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

2. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;

3. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;

4. Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;

5. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan

6. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

b. Pengendalian atas akses;

Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:

1. Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;

2. Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;

3. Pengendalian fisik dan pengendalian logis untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan

4. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi mencakup:

1. Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;

2. Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan

3. Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem;

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

2. Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan

3. Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

e. Pemisahan tugas;

Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:

1. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

2. Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan

3. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan review.

f. Kontinuitas pelayanan.

Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;

2. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;

3. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan

4. Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi terdiri atas:

a. Pengendalian otorisasi;

b. Pengendalian kelengkapan;

c. Pengendalian akurasi; dan

d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengendalian terhadap dokumen sumber;

2. Pengesahan atas dokumen sumber;

3. Pembatasan akses ke terminal entri data; dan

4. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan

2. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

2. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

3. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan

4. Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan;

2. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

3. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan

4. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

4) Pengendalian fisik atas aset;

Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:

a) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan

b) Rencana pemulihan setelah bencana.

5) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;

Dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja pimpinan Instansi Pemerintah harus:

a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

b) Mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;

c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan

d) Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6) Pemisahan fungsi;

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:

a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan

b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.

10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala.

11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1.) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

2.) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

4.7. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan

2. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Aparat pengawasan intern melakukan pengawasan intern melalui:

1. Audit;

2. Review;

3. Evaluasi;

4. Pemantauan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:

1. BPKP;

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

3. Inspektorat Provinsi; dan

4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Audit terdiri atas:

1. Audit kinerja; dan

Merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Audit dengan tujuan tertentu.

Audit dengan tujuan tertentu mencakup seluruh audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.

Pelaksanaan audit

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. Pejabat wajib mentaati kode etik yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Setiap pejabat wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit, standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Secara berkala, berdasarkan laporan hasil pengawasan, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Secara berkala, berdasarkan laporan hasil pengawasan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Quality Assurance

Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Pedoman telaahan sejawat disusun oleh organisasi profesi auditor. Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan review atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Inspektorat Provinsi melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. BPKP melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi:

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2. Sosialisasi SPIP;

3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh BPKP.

Tinggalkan komentar

Filed under Audit

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s