DPT, Permasalahan Yang Segera Dituntaskan

Pesta pemilihan umum sudah semakin dekat yang hanya tinggal menghitung hari saja, namun sejalan dengan hiruk pikuk masa kampanye partai politik muncul masalah yang krusial seputar Daftar Pemilih Tetap atau yang lebih dikenal dengan singkatan DPT yaitu adanya dugaan manipulasi daftar pemilih tetap, dugaan ini terjadi di beberapa daerah misalnya seperti yang disampaikan oleh mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja yang telah mengungkapkan adanya DPT fiktif dalam Pilkada Jawa timur, kemudian potensi kecurangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Jawa Tengah yakni telah terungkap ditemukannya nama tiga orang anggota Polri serta dua orang anggota TNI dalam DPT kemudian juga kasus orang yang sudah meninggal dunia, anak dibawah umur, hingga anggota TNI/Polri yang terjadi di Pemalang dan Blora. Dugaan yang lainnya adalah Pilkada Banten, dan di beberapa daerah di Sumatera, terdapat kerancuan yang dapat mengindikasikan hal serupa pada pelaksanaan Pemilu 2009.
Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan sebelum pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 maka masalah tersebut akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di daerah lain yang berpotensi menciderai pelaksanaan pemilu 2009 dan adanya indikasi kemungkinan politisasi masalah DPT oleh para politisi agar dilakukan penundaan pemilu serta dikhawatirkan pemilu menjadi kurang bermartabat baik dari pandangan nasional maupun internasional.
Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, penting untuk tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bahwa hanya masyarakat yang memenuhi syarat yang boleh memberikan suara dan anggota masyarakat yang memenuhi syarat hanya terdaftar satu kali. Jika ditemukan data pemilih ganda, maka yang bersangkutan hanya diberi satu surat panggilan pemilih atau C4. Selain itu, antisipasi lain adalah pemberian tanda tinta pada saat pemungutan dilakukan. berdasar Undang-Undang yang sama pula kewenangan validasi data pemilih berada di tangan KPU. Sehingga peraturan ini dijadikan pedoman bersama baik masyakarat, partai politik, panwaslu dan polisi untuk dijadikan sebagai pegangan atas masalah dugaan manipulasi DPT yang muncul saat ini.
Sebagai warga Negara yang baik tentu sepatutnya memandang masalah ini dengan fair, lengkap, berfikir secara positif dan tidak saling mencurigai, baik kepada pemerintah, incumbent, maupun pihak KPU, sehingga diharapkan masyakarat, KPU dan para politisi mulai berpikir bagaimana menyelesaikan kasus ini bersama-sama agar harapan rakyat pemilu tahun 2009 sebagai pemilu yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan pemilu dapat terselenggara dengan baik, bersih dan jujur adil.

Beberapa hal yang dapat diperbaiki untuk mengatasi masalah dugaan manipulasi DPT yaitu yang pertama, pentingnya meningkatkan ketelitian petugas kelurahan atau desa setempat dalam proses pendataan sampai dengan pemutakhiran data pemilih. Sehingga, calon pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak pilih tercantum dalam DPT diharapkan tidak terulang kembali. Kedua, KPU harus terbuka dengan mengumumkan DPT di tiap kelurahan dan mampu meyakinkan kepada publik bahwa dugaan adanya penggelembungan DPT telah diselesaikan dengan cepat dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menindaklanjuti temuan-temuan baik dari laporan warga, partai politik, panwaslu dan elemen-elemen lainnya contoh kecil misalnya warga melakukan pengecekkan nama-nama dalam DPT apakah sudah sesuai atau belum. Ketiga, memperbaiki kesalahan pendataan DPT misalnya di Jawa Timur dan daerah lain yang pernah terjadi dalam pemilihan gubernur beberapa bulan lalu diperbaiki untuk proses pemilu caleg 2009. Keempat, DPT untuk luar negeri yang mengalami perubahaan atau perpindahan harus didata dengan akurat. Kelima mendukung upaya partai politik untuk berdialog dengan KPU agar permasalahan DPT dapat terselesaikan lebih dini sebelum pemilu legislatif dilaksanakan. Keenam, diperlukan audit independent atas DPT yang telah disahkan sehingga kepercayaan publik meingkat.

Berdasarkan saran-saran perbaikan diatas, diharapkan kehawatiran/keresahan warga akan tertundanya pemilu akan hilang dan tidak terjadi ada warga yang seharusnya mempunyai hak pilih justru tidak terdaftar, sebaliknya warga yang tidak memiliki hak pilih malah terdaftar dan diharapkan pula kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemilu semakin tumbuh kuat sehingga warga negara akan termotivasi dengan sukarela dan bahkan berduyung-duyung untuk memberikan suara pilihannya kepada para wakilnya sesuai dengan harapan yang ada didalam benak hati mereka sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.

Tinggalkan komentar

Filed under informasi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s