Undang Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

berikut adalah Undang Undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik dan penjelasannya.

terima kasih

 

uu5-2011 Akuntan Publik

 

penjelasan uu5-2011

About these ads

8 Komentar

Filed under Uncategorized

8 responses to “Undang Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

  1. ANGGOTA KELOMPOK :
    1. ANDAR WINARNO (11815)
    2. FAJAR RAMADHAN A.C (12133)
    3. KUKUH PRASETO (12171)
    4. NANA SUPRIYATNO (12475)
    5. AKHYAR ARAFAH (12328)
    6. RYAN ADIARTA (11922)

    Tanggapan kami mengenai UU no 5 tahun 2001 tentang akuntan publik…..
    UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik secara garis besar mendefinisikan tentang peran seorang akuntan publik didalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunanaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Masyarakat mulai menuntut kredibilitas, integritas dan profesionalisme dari seorang akuntan publik.
    Tidak dapat dipungkiri begitu penting peran akuntan publik dalam memberikan informasi yang tepat mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui semua bagaimana dampak dari kasus “Enron gate” yang terjadi di AS, terlihat bagaimana sebuah opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap jalannya perekonomian. Kebangkrutan Enron tersebut menyebabkan dibubarkannya KAP Arthur Andersen, yang berdiri sejak tahun 1913, yang pada akhirnya berimbas pada puluhan ribu karyawannya yang kehilangan pekerjaan, Kesalahan yang diduga disengaja oleh KAP Arthur Andersen, yang mengaudit Laporan Keuangan Enron karna memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron.
    Akuntan publik merupakan profesi yang muncul dari adanya tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi yang independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama yang berkitan dengan akuntabilitas dari suatu entitas yang bersangkutan. Melihat dari salah satu contoh kasus seperti yang dijabarkan diatas, hendaknya adanya peningkatan standar mutu dari profesionalisme seorang akuntan publik, seperti yang dijabarkan pada pasal 1 UU akuntan publik pasal 2
    “standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya”
    Jelas sudah seperti yang dinyatakan diatas bahwa SPAP merupakan suatu acuan dalam hal menetapkan standar mutu dari seorang akuntan publik, dengan adanya SPAP ini akuntan publik dalam segala tindakannya harus didasari pada ketentuan yang ada didalamnya sehingga dapat mengurangi segala bentuk fraud yang mungkin akan dilakukan oleh mereka yang hanya melihat dari segi keuntungan yang akan mereka dapat tanpa memikirkan dampak dari kesalahan yang mereka buat terhadap lingkungan sosialnya.
    Berbicara tentang masalah audit berupa jasa audit seperti yang telah dijelaskan di UU, seorang akuntan publik menyediakan jasa berupa jasa asurans yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Bukan rahasia lagi bahwa data keuangan merupakan rahasia dapur bagi setiap perusahaan, klien tentu sangat mengkhawatirkan laporan mereka “di intip” oleh lawannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan besar lebih memberikan kepercayaan audit dalam laporan keuangan mereka menggunakan jasa audit KAP yang terkenal. Beberapa perusahaan besar lebih menjatuhkan pilihannya pada KAP asing yang berpengalaman, karena mereka berpikir bahwa KAP asing memiliki kedibilitas lebih daripada KAP lokal.
    Selain itu didalam UU ini juga dijelaskan adanya pengawasan dari menteri keuangan yang mana mencakup pemeriksaan terhadap kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan dari seorang akuntan publik, KAP dan cabang KAP terhadap UU dan SPAP. Sehingga menteri keuangan secara langsung membawahi segala tindakan yang dilakukan oleh para akuntan publik yang dapat meminimalisir risiko penyelewengan yang dilakukan.
    Tetapi dilihat dari pasal 6a, yang menyatakan bahwa
    “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dari penjelasan pasal 6a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. Tentu hal ini akan mengancam posisi para lulusan akuntansi, dimana mereka yang selama 4 tahun lebih duduk dibangku kuliah, bergelut dengan dunia akuntansi yang kemudian dapat disamai oleh mereka yang mungkin hanya menganggap akuntansi di ibaratkan sebagai angin berlalu saja, toh mereka masih tetap saja bisa mengikuti pendidikan profesi akuntansi ini.
    Seharusnya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi mengenai isi pasal 6 ini sendiri, tetapi mereka beralasan bahwa indonesia sangat memerlukan tenaga akuntan publik, menurut survei yang dilakukan oleh IAPI, jumlah akuntan publik di indonesia hingga 31 maret 2011 baru 926 dari total jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, masih kalah dengan singapura yang hanya memiliki sekitar lima juta penduduk tetapi memiliki 15.120 orang akuntan publik. Selain itu adanya pertumbuhan jumlah akuntan yang tidak signifikan atau stagnan, hal ini lah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan publik
    Beberapa ikatan akuntan juga masih merasa keberatan dengan isi dari UU ini, seperti pada pasal 55A, 55B dan 56. Pasal – pasal ini menjelaskan mengenai sanksi yang diterima oleh akuntan publik apabila melakukan pelanggaran. Dalam pasal ini mengkaitkan soal etika dan admisitratif yang seharusnya masuk pada wilayah profesi bukan pada ranah publik. Akuntan publik tidak mungkin secara langsung menjadi pelaku, karena kemungkinannya menjadi pelaku pembantu yaitu yang membantu terjadinya tindak pidana.
    Dalam hal ini, IAPI beranggapan mereka bekerja berdasarkan kertas kerja, jadi tidak mungkin mereka akan memalsukan data data mereka sendiri. Selain itu pasal 56 yang menyatakan tentang sanksi yang terkait dengan pihak asosiasi, seandainya seorang akuntan publik melakukan kesalahan, yang non pegawai pun akan terkena imbasnya. Dengan adanya peraturan dan sanksi tersebut, dikhawatirkan akan menghambat perkembangan profesi ini dan menyebabkan semakin berkurangnya minat dari masyarakat untuk menggeluti profesi ini. Bukankah tujuan awal pemerintah adalah untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya akuntan publik, dengan diperbolehkannya mereka yang bukan lulusan akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntan publik.
    Selain itu dalam pasal 28 ayat 1, tentang Independensi akuntan publik, bahwa akuntan publik diharuskan memegang teguh kemandirian dan independen dalam mengaudit berbagai entitas yang ada.
    Pasal 28 ayat 2, memerinci benturan-benturan yang akan terjadi terhadap profesi akuntan publik, seperti kepentingan materi dan juga ikatan keluarga.
    Beberapa landasan teori seperti yang telah dijelaskan diatas rasanya masih perlu ditelaah dan dikaji ulang untuk dikaitkan dengan tanggung jawab seorang akuntan publik terhadap kehidupan nyata dilingkungan sosial. Karena pada dasarnya profesi akuntan publik sangat rawan terhadap resiko kecurangan-kecurangan.
    Pro dan kontra ibarat sayur tanpa garam, selalu melekat pada setiap rancangan UU yang dikeluarkan, tetapi munculnya UU no 5 tentang akuntan publik ini berusaha memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam dunia profesi akuntan publik walaupun mendapat beberapa kritikan keras dari kalangan akademisi terkait pemberian gelar CPA yang ternyata setiap orang berhak mendapatkannya asal ia lulus di ujian sertifikasi tanpa melihat dia lulusan jurusan apapun. Tetapi di lain pihak kita juga harus mengakui bahwa negara ini memang membutuhkan pertumbuhan potensi pasar audit demi terciptanya berbagai kantor akuntan publik di indonesia. Mudah-mudahan UU ini dapat bermanfaat bagi negara kita, tanpa memandang sebelah mata segelintir orang-rang yang ingin menyalahgunakan UU ini untuk kepentingan ekonomi mereka.

  2. Nama Anggota kelompok tugas audit 1:
    Joko Siswanto (11480)
    Moehamad Sukron (11462)
    Erlandi (11458)
    Achmad Chanif C (11493)
    Ario Jiwo Anindito (11495)

    Rangkuman Kajian UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011)
    UU No. 5 Tahun 2011 adalah Undang Undang tentang Akuntan Publik yang di putuskan DPR RI pada tangggal 5 April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3 Mei 2011.Dan Undang-undang tersebut mengatur tentang regulasi profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain.Dan Undang Undang tersebut lebih lengkap membahas tentang akuntan publik lebih lengkap di bandingkan UU sebelumnya yaitu UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan.
    Latar belakang munculnya UU ini adalah:
    • Melindungi kepentingan publik;
    • Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan;
    • Memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
    • Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
    • Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik;
    • Menegaskan keberadaan jasa Akuntan Publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
    1) UU No. 34 th. 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, pasal 4;
    2) UU No. 11 th. 1992 tentang Dana Pensiun, pasal 52 (1);
    3) UU No. 1 th. 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 59 (1);
    4) UU No 8 th. 1995 tentang Pasar Modal, pasal 64 (1) dan pasal 66;
    5) UU No. 10 th. 1998 tentang Perbankan, pasal 31A;
    6) UU No. 23 th. 1999 tentang BI, penjelasan pasal 30 (1);
    • Mengatur profesi Akuntan Publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang merupakan praktek lazim di negara lain.
    • Adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik;
    • Adanya perkembangan lingkungan sosial, seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa, yang mempengaruhi profesi Akuntan Publik.
    Akan tetapi Undang undang ini mendapat kritikan keras dari kalangan akademisi akuntansi terkait, pemberian gelar CPA yang ternyata dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus di ujian sertifikasi tanpa memandang dia lulusan jurusan apapun. Mungkin pemerintah berfikir bahwa mahasiswa jurusan akuntansi tidak begitu berminat dengan profesi ini sehingga mengeluarkan kebijakan tersebut,dan hal tersebut tidak menguntungkan bagi sarjana lulusan akademi akuntansi.Akan tetapi UU tersebut juga memiliki sisi positif yang sangat essential,yaitu melindungi AP local agar tidak termonopoli oleh AP asing agar potensi pasar audit dapat terbagi rata dan dapat menumbuhkan KAP baru di Indonesia.

    Sumber dari:
    http://www.ima-unhas.com/index.php/akuntansi/155-uu-akuntan-publik-uu-no5-tahun-2011.html

    NB:
    Tugas ini juga kami kirimkan lewat e mail perwakilan kelompok kami: ario_91@rocketmail.com yang kami kirim pada e mail bapak fa_iz2001@yahoo.com

  3. Nama Kelompok :

    Ninda Kumala
    Bintang Ratri
    Juwita Sari
    Diska
    Laksmi Indrawati
    Mahmudiyati Kurrota Ayun

    Tanggapan kelompok kami mengenai UU no 5 tahun 2001,
    Setelah di sahkannya UU no 5 Tahun 2001 ini banyak sekali pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak sekali terdapat pasal – pasal yang mematikan profesi akuntan publik di Indonesia. Dimana di dalam undang – undang memuat pasal – pasal yang membuka kesempatan masuknya akuntan asing yang akan dengan mudah menggali dan mengambil data – data perekonomian dan rahasia negara sehingga berpotensi merugikan perekonomian dan membahayakan keamanan negara.
    Selain itu di dalamnya mengandung potensi yang menghambat peran akuntan publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi.
    Mengapa? Karena UU ini cenderung memiliki kepentingan politis di dalamnya sebab Menteri Keuangan dalam UU tersebut memiliki otoritas yang besar.
    Selain itu, UU tersebut memiliki beberapa kejanggalan, seperti tidak dilibatkannya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akuntansi dalam proses sosialisasi UU tersebut. Seharusnya peraturan ini dilakukan oleh suatu lembaga independen yang melibatkan seluruh pihak profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
    Namun dibalik pro dan kontra terhadap pengesahan UU, rasa syukur dan gembira juga dirasakan oleh komponen bangsa Indonesia, karena profesi akuntan publik sebagai salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian negara telah mempunyai payung hukum yang kuat dimana sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sehingga akan memberikan kepastian hukum yang baik bagi masyarakat pengguna jasa profesi akuntan publik dan kalangan akuntan public.
    Disamping itu di antara 62 pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik tersebut, ada penjelasan dari salah satu pasal yang sangat penting bagi kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di jurusan akuntansi. Penjelasan pasal yang dimaksud adalah penjelasan pasal 6 huruf a, yang berbunyi sebagai berikut : “…Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dari penjelasan pasal 6 huruf a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Oleh karena itu peluang untuk menjadi Akuntan Publik di Indonesia sangat terbuka lebar.
    Terlepas dari maslah semua ini keadilan yang diinginkan masyarakat saat ini masih dirasakan masih kurang. Disebabkan akhir-akhir ini banyak peristiwa di pemerintahan maupun di akuntan public yang menyebabkan krisis kepercayaan di kalangan masyrakat luas. Apalagi Undang-Undang Akuntan Publik yang baru disahkan masih kurang sosialisi dan penerapannya. Terlihat sekali keadaan yang tidak ada apa-apanya disbanding dengan Negara-negara tetangga yang lebih berkomitmen terhadap kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pengesahan UU AP diharapkan mampu membantu KAP kecil bersaing dengan KAP asing karena mereka dapat bergabung di dalam organisasi audit Indonesia. Pemerintah juga mengharapakan UU ini bisa mendukung kerja para KAP dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Negara ini dapat lebih meningkat.
    Sumber : berbagai bacaan di google

  4. Kelompok 4
    UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
    Di tengah maraknya perkembangan dunia bisnis di Indonesia baru-baru ini, maka Undang-Undang no 5 tentang akuntan public akan sangat membantu dalam menjaga kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik itu sendiri. UU No.5 th 2011 tentang akuntan Publik sudah dijelaskan dengan jelas tentang semua hal yang berkaitan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik.
    Undang-undang ini menuntut akuntan public untuk menyajikan laporan keuangan secara jujur dan transaparan sehingga akan mengurangi risiko kesalahan pengambilan keputusan oleh perusahaan. Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Melalui Undang-undang ini akuntan public diharapakan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan transaparan.

    Undang-undang ini juga sebagai dasar untuk entitas pengguna jasa akuntan public untuk menuntut akuntan yang dalam menjalankan tugasnya melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan kode etik akuntan public yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian diharapkan akuntan public akan berkerja dengan profesional. Syarat-syarat untuk menjadi akuntan public juga diatur dalam undang-undang ini sehingga pihak yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan bisa menjadi akuntan public, diharapkan hanya pihak yang berkompetenlah yang nantinya akan menjadi akuntan public. Hal ini bertujuan agar nantinya entitas pengguna jasa akuntan public akan mendapatkan akuntan public yang benar-benar telah lulus uji dan kompeten dibidangnya. Dan diharapkan dengan Undang-Undang ini dapat mengurangi keberadaan akuntan public palsu yang ada di Indonesia. Dengan adanya undang-undang no.5 th 2011 diharapkan juga para akuntan public dapat bekerja lebih baik lagi dan tidak ada lagi kasus-kasus kecurangan atau penipuan dalam suatu perusahaan. dan dapat menumbuhkan KAP baru di Indonesia yang lebih baik lagi, dengan adanya sanksi-sanksi dan peraturan yang lebih dari undang-undang no.5 tahun 2011.
    Manfaat yang ditimbulkan dari UU No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik :
    • Kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap profesi Akuntan publik di Indonesia sudah lebih terjamin.
    • Baik entitas yang menggunakan jasa akuntan public dan akuntan public itu sendiri akan mendapatkan penjelasan lebih mengenai apa saja hak dan kewajiban akuntan public.
    • Adanya kerjasam yang kooperatif anatara akuntan dan entitas pengguna jasa akuntan publik yang akan menghasilkan kerjasama yang saling memuaskan dari kedua pihak karena telah dijelaskan hak dan kewajiban dari akuntan publik
    • Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan membantu terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan.

    Tanya :
    1) tentang pasal 27 ayat 2 di UU No.5 Akuntan Publik tersebut,disebutkan,”KAP yang mempunyai rekan warga negara asing dan /atau memperkerjakan wagra negara asing wajib menugaskan rekan dan /atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan / atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-Cuma.
    Yang dimasudkan pengembangan pendidikan akuntansi secara Cuma-Cuma itu bagaimana?
    2) Dalam larangan merangkap jabatan, akuntan publik hanya boleh sebagai pimpinan atau pegawai dalam bidang pendidikan akuntan publik, apakah hanya untuk bidang akuntansi nya saja?
    3) Dalam Undang-undang ini hanya menjelaskan tentang akuntan publik dan kantor akuntan publik,,lalu undang-undang mana yang dapat melindungi kita sebagai pemakai jasa nya?
    Trimaksih …:-)
    KELOMPOK 4:
    1. Hestia Mahardini (12175)
    2. Fatwa Fatikha (12222)
    3. Tutut Tria Pertiwi (12286)
    4. Yosi Mayasari (12289)
    5. Andika Puspita Sari (12424)

  5. Nama Anggota Kelompok :
    1. Wahyu Murcahyati (12070)
    2. Sigma Presilia Erlianita (12071)
    3. Widya Tama (12287)
    4. Muhammad Syams Amrilmutho (12353)
    5. Mubarrih (12406)
    Secara garis besar pada UU tentang Akuntan publik tersebut,sudah cukup jelas menjelaskan tentang jasa akuntan publik dan ketentuan hukumnya.
    Pada pasal 1 tentang akuntan publik, juga dijelaskan tentang akuntan publik asing (KAPA) dan juga organisasi audit asing (OAA) yang notabene merupakan jasa akuntan publik yang diampu oleh asing. Ketentuan tentang kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA juga sudah jelas dujelaskan di pasal 35 berikut ketentuan dalam pembuatan kesepakatan kerjasamanya.
    Tentang definisi akuntan publik, Ketentuan jenis jasa juga sudah cukup jelas dijeaskan pada pasal 3, berikut batas-batasannya yang dijelaskan di pasal 4. Umur masa berlaku izin akuntan publik yang dijelaskan pada pasal 5 adalah 5 tahun yang diberikan langsung oleh menteri, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dijabarkan pada pasal 6 dan untuk akuntan publik asing tertuang pada pasal. Namun umur izin jasa akuntan publik/asing dapat diperpanjang dengan ketentuan yang tetuang pada pasal 8 dengan perizinan darimenteri.
    Penjelasan tentang kantor akuntan publik (KAP) dijelaskan pada pasal 12 yang pendirian dan pengelolaan berikut rekan untuk non-akuntan publik dijelaskan pada pasal 13 dan 14, dengan pembatasan atau syarat larangan yang tertera pada pasal 15, dan alasan pembatalan status rekan non-akuntan publik yang tertera pada pasal 16 yang didalamnya juga tertera hukuman pidana apabila ketentuan tersebut dilanggar.
    Pada bab 5 dijelasakan tentang hak, kewajiban, dan larangan tentang akuntan publik. Hak dan kewajiban akuntan publik dijelaskan pada pasal 24 dan 25, berikut hal-hal yang harus dihindari untuk menjaga independensi yang dijelaskan pada pasal 28. Hal ini merupakan hal yang tidak kalah penting dalam syarat pemberian jasa, dan alangkah baiknya dibentuk suatu tim untuk mengawasi akuntan publik-akuntan publik di Indonesia, yang dapat dibentuk dibawah OAI, akrena hal tersebut sangan riskan sekali dan sangant sulit dideteksi kecuali oleh tim yang benar-benar berfokus dan indepeden.
    Pada bab 7 dijelaskan tentang kerjasama kantor akuntan publik yang syarat pembentukan yang tertaung pada akta pendirian tertuang pada pasal 33 sudah cukup jelas. Pada bagian kedua dijelaskan tentang kerjasama antar Kantor Akuntan Publik dengan Kantor akuntan publik asing atau orgaisasi audit publik,dimana bulir-bulir ketentuan yang harus tertuang pada perjanjian kerjasamanya tertuang pada pasal 35. Dengan diiringi dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan menteri untuk mencabut perizinan yang terdapat pada pasal 36.
    Dimulai pada bab 9, dituangkan tentang pembinaan dan pengawasan dengan pasal 49 tentang kewenangan menteri dan pasal 50 dan 51 yang menjelaskan detil tentang ayat-ayat pembinaan dan pengawasan tersebut.
    Sebagai alat pengawas dan pengikat untuk menaati peraturan-peraturan yang tertuang pada UU tersebut, diciptakan BAB 12 tentang sanksi administratif dan ketentuan-ketentuan pidana yang tertuang pada BAB 13. Namun,banyaknya denda yang disyaratkan kepada pelanggar, masih kurang tepat. Sebaiknya, besaran denda ditentukan oleh besaran nilai dari pelanggaran atau nilai dari kerugian yang diperbuat oleh pelanggar, mengingat pelanggaran termasuk kejahatan korporasi yang besarannya bisa jadi sangat banyak dibandingkan jumlah denda yang dijatuhkan.
    Berkenaan dengan Pasal 55 dan 56 kami menilai tidak menghargai independensi profesi akuntan yang seharusnya mengedepankan prinsip self regulatory system. Isi pasal-pasal tsb : Pasal 55, “Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
    Pasal 56, “Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun\ dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
    Keberadaan pasal-pasal tsb bertentangan dengan Pasal 28 ayat satu (1) dan dua (2) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekonologi, seni, budaya , demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
    Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum” sehingga menurut mereka pasal 55 dan 56 UU no 5 tahun 2011 telah menciptakan ketidakpastian hukum.
    Selain itu, kedua pasal itu melanggar pasal 28G ayat (1) UUD 1945. “Pasal itu menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat, sehingga kami merasa tidak bebas dalam menjalankan untuk berbuat atau tidak berbuat .
    Pasal 55 dan 56 UU No. 5 Tahun 2011 ini dirasakan sangat diskriminatif, memposisikan tidak setara dan cenderung merugikan akibat pengaturan yang berbeda dengan pengaturan profesi lainnya.
    Kehadiran kedua pasal tersebut mengganggu hak konstitusi. Salah satu pasal menyebutkan,” dengan sengaja melakukan manipulasi , memalsukan dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaia mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang”.
    Pertanyaan bunyi dari pasal ini, siapa yang mengetahui kertas kerja itu tidak dapat digunakan? “Pasal ini memberikan ruang pada pihak yang dianggap memiliki hak untuk memeriksa dan lain sebagainya untuk membuat keputusan sendiri. Kalau demikian adanya, akuntan publik dalam posisi yang lemah, padahal seharusnya independen.
    Kalimat “sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang” memberi celah bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memidanakan akuntan publik. Dalam situasi ketidakjelasan tersebut, bisa jadi akuntan publik dikenai sanksi pidana, sehingga dapat berdampak menimbulkan ketidaktenangan dalam melaksanakan pekerjaannya.

  6. Nama Anggota Kelompok :
    1. Wahyu Murcahyati (12070)
    2. Sigma Presilia Erlianita (12071)
    3. Widya Tama (12287)
    4. Muhammad Syams Amrilmutho (12353)
    5. Mubarrih (12406)
    Secara garis besar pada UU tentang Akuntan publik tersebut,sudah cukup jelas menjelaskan tentang jasa akuntan publik dan ketentuan hukumnya.
    Pada pasal 1 tentang akuntan publik, juga dijelaskan tentang akuntan publik asing (KAPA) dan juga organisasi audit asing (OAA) yang notabene merupakan jasa akuntan publik yang diampu oleh asing. Ketentuan tentang kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA juga sudah jelas dujelaskan di pasal 35 berikut ketentuan dalam pembuatan kesepakatan kerjasamanya.
    Tentang definisi akuntan publik, Ketentuan jenis jasa juga sudah cukup jelas dijeaskan pada pasal 3, berikut batas-batasannya yang dijelaskan di pasal 4. Umur masa berlaku izin akuntan publik yang dijelaskan pada pasal 5 adalah 5 tahun yang diberikan langsung oleh menteri, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dijabarkan pada pasal 6 dan untuk akuntan publik asing tertuang pada pasal. Namun umur izin jasa akuntan publik/asing dapat diperpanjang dengan ketentuan yang tetuang pada pasal 8 dengan perizinan darimenteri.
    Penjelasan tentang kantor akuntan publik (KAP) dijelaskan pada pasal 12 yang pendirian dan pengelolaan berikut rekan untuk non-akuntan publik dijelaskan pada pasal 13 dan 14, dengan pembatasan atau syarat larangan yang tertera pada pasal 15, dan alasan pembatalan status rekan non-akuntan publik yang tertera pada pasal 16 yang didalamnya juga tertera hukuman pidana apabila ketentuan tersebut dilanggar.
    Pada bab 5 dijelasakan tentang hak, kewajiban, dan larangan tentang akuntan publik. Hak dan kewajiban akuntan publik dijelaskan pada pasal 24 dan 25, berikut hal-hal yang harus dihindari untuk menjaga independensi yang dijelaskan pada pasal 28. Hal ini merupakan hal yang tidak kalah penting dalam syarat pemberian jasa, dan alangkah baiknya dibentuk suatu tim untuk mengawasi akuntan publik-akuntan publik di Indonesia, yang dapat dibentuk dibawah OAI, akrena hal tersebut sangan riskan sekali dan sangant sulit dideteksi kecuali oleh tim yang benar-benar berfokus dan indepeden.
    Pada bab 7 dijelaskan tentang kerjasama kantor akuntan publik yang syarat pembentukan yang tertaung pada akta pendirian tertuang pada pasal 33 sudah cukup jelas. Pada bagian kedua dijelaskan tentang kerjasama antar Kantor Akuntan Publik dengan Kantor akuntan publik asing atau orgaisasi audit publik,dimana bulir-bulir ketentuan yang harus tertuang pada perjanjian kerjasamanya tertuang pada pasal 35. Dengan diiringi dengan keadaan-keadaan yang memungkinkan menteri untuk mencabut perizinan yang terdapat pada pasal 36.
    Dimulai pada bab 9, dituangkan tentang pembinaan dan pengawasan dengan pasal 49 tentang kewenangan menteri dan pasal 50 dan 51 yang menjelaskan detil tentang ayat-ayat pembinaan dan pengawasan tersebut.
    Sebagai alat pengawas dan pengikat untuk menaati peraturan-peraturan yang tertuang pada UU tersebut, diciptakan BAB 12 tentang sanksi administratif dan ketentuan-ketentuan pidana yang tertuang pada BAB 13. Namun,banyaknya denda yang disyaratkan kepada pelanggar, masih kurang tepat. Sebaiknya, besaran denda ditentukan oleh besaran nilai dari pelanggaran atau nilai dari kerugian yang diperbuat oleh pelanggar, mengingat pelanggaran termasuk kejahatan korporasi yang besarannya bisa jadi sangat banyak dibandingkan jumlah denda yang dijatuhkan.
    Berkenaan dengan Pasal 55 dan 56 kami menilai tidak menghargai independensi profesi akuntan yang seharusnya mengedepankan prinsip self regulatory system. Isi pasal-pasal tsb : Pasal 55, “Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
    Pasal 56, “Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun\ dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
    Keberadaan pasal-pasal tsb bertentangan dengan Pasal 28 ayat satu (1) dan dua (2) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekonologi, seni, budaya , demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
    Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum” sehingga menurut mereka pasal 55 dan 56 UU no 5 tahun 2011 telah menciptakan ketidakpastian hukum.
    Selain itu, kedua pasal itu melanggar pasal 28G ayat (1) UUD 1945. “Pasal itu menciptakan rasa tidak aman atau ketakutan yang amat sangat, sehingga kami merasa tidak bebas dalam menjalankan untuk berbuat atau tidak berbuat .
    Pasal 55 dan 56 UU No. 5 Tahun 2011 ini dirasakan sangat diskriminatif, memposisikan tidak setara dan cenderung merugikan akibat pengaturan yang berbeda dengan pengaturan profesi lainnya.
    Kehadiran kedua pasal tersebut mengganggu hak konstitusi. Salah satu pasal menyebutkan,” dengan sengaja melakukan manipulasi , memalsukan dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaia mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang”.
    Pertanyaan bunyi dari pasal ini, siapa yang mengetahui kertas kerja itu tidak dapat digunakan? “Pasal ini memberikan ruang pada pihak yang dianggap memiliki hak untuk memeriksa dan lain sebagainya untuk membuat keputusan sendiri. Kalau demikian adanya, akuntan publik dalam posisi yang lemah, padahal seharusnya independen.
    Kalimat “sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang” memberi celah bagi pihak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memidanakan akuntan publik. Dalam situasi ketidakjelasan tersebut, bisa jadi akuntan publik dikenai sanksi pidana, sehingga dapat berdampak menimbulkan ketidaktenangan dalam melaksanakan pekerjaannya.

  7. ANGGOTA KELOMPOK:
    - ABETIA FITRIANI (12026)
    - ANNISA LISTYANA (12553)
    - LINTANG PUTRI (12490)
    - YUSTI CHANDRA (12509)

    Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu peran akuntan publik sangatlah besar dalam mendukung perekonomian nasional agar bisa terciptanya transparansi dalam bidang keuangan.

    Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
    Karena akuntan publik merupakan suatu profesi yang digunakan secara luas dan berfungsi dalam pengambilan keputusan secara publik, maka dibentuklah undang-undang akuntan publik. Undang-Undang Akuntan Publik adalah berbagai macam aturan dan ketentuan atas segala sesuatu yang mendasar mengenai akuntan publik. Undang-Undang ini dibuat juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga melindungi profesi akuntan.

    Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik memiliki tujuan untuk:
    1. melindungi kepentingan publik
    2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan
    3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik
    4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik
    5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

    Undang-Undang Akuntan Publik Tahun 2011 memiliki 16 bab. Masing-masing bab berisi penjelasan yang berbeda. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:
    • BAB I : Berisi tentang berbagai istilah dan pengertiannya dalam Undang-Undang Akuntan Publik serta wilayah kerja akuntan publik di Indonesia.
    • BAB II : Berisi tentang jasa asuransi yang diberikan kepada akuntan publik beserta waktu pemberian jasanya.
    • BAB III : Berisi tentang pemberian izin kerja terhadap akuntan publik, syarat-syaratnya, serta pemberhentian terhadap pemberian jasa asurans.
    • BAB IV : Berisi bentuk-bentuk KAP, tenaga akuntan profesional asing, dan hal-hal yang menyebabkan pencabutan izin kantor.
    • BAB V : Berisi tentang hak, kewajiban, dan larangan untuk akuntan publik
    • BAB VI : Berisi tentang ketentuan pemberian nama KAP
    • BAB VII : Berisi tentang berbagai bentuk kerjasama KAP dengan pihak lain
    • BAB VIII : Berisi tentang ketentuan penggunaan biaya perizinan
    • BAB IX : Berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan asosiasi profesi akuntan publik
    • BAB X : Berisi tentang komite profesi akuntan publik
    • BAB XI : Berisi tentang kewenangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri
    • BAB XII-XVI: Masing-masing berisi tentang sanksi dan administrasi; ketentuan pidana; kadaluarsa dan tuntutan gugatan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

    Isi dari Undang-Undang tersebut sudah disesuaikan dengan keadaan pada saat sekarang. Undang-Undang ini dibuat tentu untuk memperjelas apa saja ketentuan-ketentuan dan aturan dari Akuntan Publik. Dan juga, untuk melindungi para Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya. Karena sebagai seorang akuntan publik dalam menganalisis dan memeriksa kecuarangan dalam laporan keuangan, tentu memiliki risiko yang cukup besar. Dalam hal ini, Undang-Undang juga mengatur mengenai kriteria yang baik dalam menentukan akuntan publik maupun kantor akuntan publik yang akan dibentuk.
    Jadi pembuatan Undang-Undang Akuntan Publik dan pembaharuan tiap periodenya sangat dianjurkan, karena ketentuan dalam Undang-Undang Akuntan Publik mungkin akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman tiap tahunnya.

  8. PENGANTAR
    Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik (jasa atestasi dan jasa non-atestasi) di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.
    Bidang jasa akuntan publik meliputi:
    • Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.
    • Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.
    Dalam hal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, seorang akuntan publik hanya dapat melakukan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
    Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 bulan sejak izin akuntan publik diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam waktu lebih dari 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya.

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
    UU No. 5 Tahun 2011 ini mengatur tentang akuntan publik, mulai dari perizinan, jasa-jasa yang ditawarkan, bentuk usaha, pendirian, pengelolaan, pembinaan, pengawasan sampai kepada sanksi administrative dan sanksi pidana jika ada pelanggaran yang dilakukan akuntan public.
    Secara garis besar, pasal-pasal yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan public ini sudah jelas dan rinci. Pada bab I tercantum pengertian-pengertian dasar tentang KAP, akuntan public, SPAP, dan lain-lain.
    Hal ini membantu para pengguna UU ini untuk memahami istilah-istilah khusus dalam bidang akuntan public.
    BAB IV menjelaskan tentang KAP (Kantor Akuntan Publik) yang terdiri dari bentuk usaha, persyaratan untuk menjadi rekan non-akuntan public, hal-hal yang dilarang dan dapat membatalkan seseorang jadi rekan non-akuntan public, komposisi tenaga kerja asing, perizinan usaha, dan pencabutan izin usaha KAP. Perizinan Kantor Akuntan Publik diatur didalam bab III undang-undang ini,dalam bab tersebut dijelaskan bahwa perizinan diberikan oleh menteri keuangan dan perizinannya berlaku selama 5 tahun dan bila tidak diperpanjang maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi akuntan public lagi,didalam bab ini juga diatur mengenai persyaratan menjadi seorang akuntan public yang disebutkan didalam pasal 6 ayat 1 bab III undang-undang tersebut.Sedangkan untuk perizinan akuntan public asing diatur dalam pasal 7.Penjelasan lebih lanjut mengenai perizinan akuntan public dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya.
    BAB V mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan akuntan public serta KAP.Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat asosiasi akuntan public bernama IAI,berkaitan dengan asosiasi ini diatur dalam bab IX undang-undang tersebut.Disana dijelaskan bahwa kementerian keuangan hanya mengakui 1 asosiasi akuntan public di Indonesia.Asosiasi ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan didalam pasal 43 ayat 4.Didalam bab X pasal 45 diatur mengenai pembentukan komite profesi akuntan publik komite ini ditetapkan oleh menteri keuangan,keanggotaannya terdiri dari 13 orang yang terdiri dari berbagai unsur.Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa undang-undang ini juga mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh profesi akuntan public.Pengenaannya bisa berupa sanksi administrative dan pidana.Ketentuan sanksi administrative diatur dalam pasal 53 ayat 3.Dan untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 55.

    Kelompok 5:
    Prophana Labi Dautse Gayo Katama (12095)
    Puput Meilina Arifin (12217)
    Rizka Hijratu Sakina (12458)
    Anin Budhi Setiati (12529)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s